markoinbangkok.com – Seiring dengan pendekatan waktu pengumuman keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengenai gugatan hasil Pemilihan Presiden 2024, aparat keamanan Jakarta Pusat telah mengumumkan pembentukan rencana komprehensif untuk manajemen lalu lintas dan keamanan publik.
Rencana Operasi Kepolisian
Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Polisi Susatyo Purnomo Condro, telah mengkonfirmasi bahwa langkah-langkah rekayasa lalu lintas akan diterapkan pada hari Senin, tanggal 22 April 2024. Langkah-langkah ini akan disesuaikan secara situasional berdasarkan perkembangan keadaan di lapangan, termasuk potensi pengalihan arus lalu lintas dan penutupan jalan jika terjadi eskalasi massa.
Pengerahan dan Penugasan Personel
Sejumlah 7.783 personel gabungan akan dikerahkan untuk mengamankan beberapa lokasi di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, terutama di zona yang dianggap berpotensi tinggi untuk menjadi titik kumpul massa aksi.
Arahan kepada Masyarakat dan Demonstran
Pihak kepolisian mengimbau masyarakat yang berencana melalui kawasan Monumen Nasional untuk mengambil jalur alternatif mengingat potensi kegiatan massa di sekitar Patung Kuda. Kapolres menyerukan kepada para demonstran agar mengekspresikan pendapat mereka dengan cara yang menghormati ketentuan hukum dan hak-hak warga negara lain, serta menjauhkan diri dari potensi kerusuhan.
Ketentuan Pengamanan untuk Aparat Keamanan
Instruksi telah diberikan kepada seluruh personel pengamanan agar tidak membawa senjata api dan untuk bertindak secara persuasif. Tindakan kepolisian harus berorientasi pada negosiasi yang efektif dan pelayanan yang humanis, dengan mengikuti prosedur operasional yang ketat. Seluruh operasi pengamanan akan berada di bawah komando langsung Kapolres.
Seruan untuk Persatuan dan Kesatuan
Kepolisian juga mengajak masyarakat untuk berdoa dan bekerja menuju kemajuan serta kesejahteraan bangsa, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan nasional, dan berhati-hati terhadap berita-berita yang dapat menimbulkan perpecahan. Keutuhan dan martabat nasional dianggap sebagai prioritas yang harus dipertahankan selama masa kritis keputusan Mahkamah Konstitusi.
Dalam mengantisipasi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilpres 2024, telah disiapkan mekanisme pengelolaan lalu lintas dan keamanan yang formal dan terstruktur oleh Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat. Melalui pengerahan personel yang signifikan dan penekanan pada tindakan kepolisian yang non-letal dan persuasif, otoritas berupaya memastikan keamanan dan ketertiban. Masyarakat dihimbau untuk berkontribusi positif terhadap stabilitas nasional selama proses hukum ini berlangsung.
