markoinbangkok – Jakarta, Indonesia – Dalam upaya meningkatkan kualitas perumahan dan melindungi konsumen, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengeluarkan pernyataan tegas agar pengembang perumahan yang tidak bertanggung jawab dimasukkan dalam daftar hitam atau blacklist. Pernyataan ini disampaikan pada sebuah konferensi pers di Jakarta pada 9 Februari 2025.
Menteri Maruarar menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap pengembang yang gagal memenuhi kewajiban mereka dalam penyediaan perumahan yang layak dan aman bagi masyarakat. “Kami tidak akan mentolerir praktik-praktik nakal yang merugikan konsumen dan merusak citra industri perumahan. Pengembang yang tidak bertanggung jawab harus diblacklist,” ujar Maruarar.
Langkah ini diambil slot thailand setelah menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai pengembang yang tidak menyelesaikan proyek perumahan tepat waktu, kualitas bangunan yang tidak sesuai standar, serta berbagai masalah administratif lainnya. Maruarar juga meminta Bank dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menolak pembiayaan bagi pengembang yang terbukti bermasalah.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Kementerian PKP juga berencana untuk memperketat regulasi dan meningkatkan pengawasan terhadap industri perumahan. Hal ini termasuk penguatan proses audit dan inspeksi terhadap proyek-proyek perumahan yang sedang berjalan.
Diharapkan, dengan adanya blacklist ini, akan tercipta lingkungan bisnis yang lebih sehat dan kompetitif, di mana hanya pengembang berintegritas dan berkualitas yang dapat beroperasi. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah.
Masyarakat diimbau untuk terus melaporkan jika menemukan adanya pengembang yang tidak bertanggung jawab agar tindakan dapat segera diambil. Kementerian PKP juga membuka saluran komunikasi bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan keluhan terkait perumahan.
Langkah tegas dari Menteri PKP ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk asosiasi pengembang yang mendukung inisiatif untuk membersihkan industri dari praktik-praktik yang merugikan.
